TEMPO.CO, Bogor--Sejumlah tokoh pendidikan dari dalam dan luar negeri menyarankan kepada pemerintah RI agar penggunaan media sosial seperti twitter dan facebook yang selama ini identik dengan masyarakat perkotaan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan. Meski Indonesia menjadi pengguna media sosial terbesar ke empat di dunia, para tokoh pendidikan menilai manfaat media sosial saat ini lebih didominasi konten hiburan.
"Media sosial belum sampai digunakan untuk memberdayakan masyarakat," kata Dekan Fakultas Ekologi Manusia (Fema) Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr. Arif Satria, pada acara Simposiun Internasional dengan tema 'Development Communication for Sustainable Development of Rurat Community' yang dilaksanakan Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia (FORKAPI) IPB yang berlangsung dua hari, Rabu dan Kamis 30 dan 31 Oktober 2013.
Menurut Arif, media sosial bisa dimanfaatkan sebagai sarana penyuluhan. Seperti menyosialisasikan sistem cocok tanam, info cuaca, keadaan gelombang laut, dan suhu. "Dinama nelayan atau petani bisa mengakses itu," terang Arif.
Salah satu strategi yang bisa dilakukan dalam menyukseskan program pemberdayaan adalah memanfaatkan para penggiat jejaring sosial yang memiliki banyak follower untuk aktif menyosialisasikan konten-konten informasi pertanian dan nelayan.
Menurut Professor dari Emeritus University of the Philippines Open University, Felix Librero, pemerintah Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan jejaring sosial seperti facebook untuk terjun langsung ke masyarakat. Seperti halnya di Philipina, menurut Felix, pemerintah memanfaatkan media sosial untuk kegiatan pemberdayaan termasuk dalam hal politik. "Pemerintah Indonesia justeru punya peluang lebih besar untuk lebih dekat ke masyarakat dengan memanfaatkan media sosial," kata Felix yang menjadi pembicara dalam acara tersebut.
Selain jejaring sosial, Professor Felix merekomendasikan penguatan eksistensi media komunitas. "Peran media komunitas sangat kuat karena sangat dengan masyarakat," imbuhnya.
Sementara Professor Adnan Husein, dari School of Communication University Sains Malaysia, menyatakan bahwa pengadaan fasilitas akses informasi mutlak dilaksanakan jika menginginkan suatu masyarakat berkembang dengan baik.
Seperti halnya di Malaysia, Professor Adnan menggambarkan, bahwa pemerintah setempat memberikan fasilitas bagi penduduk untuk berkomunikasi dengan masyarakat luar melalui penggunaan media sosial. "Dari adanya fasilitas itu masyarakat di Negara kami bisa mengakses segala bentuk kebutuhannya," terang Adnan.
Presiden Forkapi Aida Vitayala S. Hubeis, mengungkapkan bahwa langkah konkrit yang harus dilakukan adalah membangun kerjasama antara akademisi dengan pemerintah dalam menyusun multi strategi dan multi dimensi terkait pemetaan program pemberdayaan di desa. Kerjasama bisa dilakukan, salah satunya, dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam memetakan tokoh-tokoh berpengaruh di daerah, dan mereka menjadi mediator pemerintah dengan masyarakat dalam melaksanakan program pemberdayaan yang dilakukan melalui media sosial.
Menurut Aida, program pemberdayaan itu bisa efektif jika pemerintah mengefektifkan komunikasi pembangunan dengan pola partisipatif dan dialogis. Kemudian hal lain yang perlu dilakukan, kata Aida, menghidupkan media komunitas yang bersahabat. "Kita pernah mengalami era media komunitas yang sangat baik, tetapi semakin kesini semakin menurun perannya," kata Aida.
HAMLUDDIN
Baca juga:
Punya Rp 60 M, Pejabat Ini Hanya Mengaku Rp 1,2 M
KSAU: Udara Natuna Kini Milik Singapura
Indonesia Tunggu Kepastian Hibah Kapal Selam Rusia
Akbar Minta Golkar Non-aktifkan Atut
Anda sedang membaca artikel tentang
Media Sosial untuk Pemberdayaan Petani-Nelayan
Dengan url
http://teknologiseo.blogspot.com/2013/11/media-sosial-untuk-pemberdayaan-petani.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Media Sosial untuk Pemberdayaan Petani-Nelayan
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Media Sosial untuk Pemberdayaan Petani-Nelayan
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar